Menuju Republik Baru

Oleh: I Gede Sandra, Aktivis

Membangkitkan ingatan kolektif rakyat Indonesia tentang jatuh bangun usaha, keberanian yang menyala-nyala/heroisme, kesabaran revolusioner, kisah perjuangan para pembangun nasion Indonesia adalah tugas kita bersama. Ini juga demi membantah tuduhan bahwa rakyat kita memiliki ingatan yang pendek. Karena itu karya-karya monumental dari Sukarno, Tirto Adhie Suryo, Douwes Dekker, Sneevliet,  Tjipto Mangunkusumo, Raden Adjeng Kartini, Ki Hadjar Dewantara, Multatuli (Douwes Dekker), Muhammad Hatta, Tan Malaka, Sutan Syahrir, Ali Archam, Hadji Misbach, Semaoen, Mas Marco Kartodikromo, Hadjo Oemar Said Tjokroaminoto, Muhammad Husni Thamrin, Aidit, S.K. Trimurti, Sukarni, Chaerul Saleh, Alimin Prawirodirdjo, pula berbagai kisah tragis mengenang segenap tahanan politik yang gugur di pengasingan demi terusirnya penjajah, semua sejarah bangsa harus dibaca baik-baik oleh kaum muda, para pemanggul Penciptaan Sejarah di Abad 21. Ini adalah syarat utama membangun Republik Baru bagi Indonesia.

Enam puluh tahun (1945-2010) adalah masa yang masih sangat muda dalam terbentuknya bangsa, apalagi bagi negeri kepulauan yang teramat luas seperti Indonesia. Berturut-turut, Republik Sukarno yang condong ke kiri, menyempatkan mengisi 20 tahun pemerintahannya (1945-1966) mengejar cita Sosialisme Indonesia Abad 20 dengan jalan Revolusi Nasional. Sungguh sayang upaya Sukarno, PNI dan PKI terinterupsi oleh kontra revolusi. Paska G 30S, dengan dibackup “polisi dunia” Amerika Serikat, Angkatan Darat Suharto menggulingkan Sukarno. Menghabisi Partai Komunis terbesar ketiga di dunia dan menyeret demokrasi Indonesia mundur jauh ke belakang, kembali ke masa Fasis. Dan pembangunan Jembatan Emas Sukarno pun terhenti.

Berikutnya Republik Suharto, tiga puluh dua tahun (1966-1998) kehidupan di bawah sepatu lars dan intelejen fasis militer tidak membawa keuntungan sedikitpun bagi rakyat. Dalam masa ini kekayaan alam Indonesia dikuras habis-habisan oleh asing, sementara hasil penjualannya dikorup segelintir grup Keluarga Cendana yang berada di dalam lingkaran Suharto juga. Selama 32 tahun, oleh pusat propaganda Orde Baru, pemikiran rakyat diracuni dengan kebohongan-kebohongan berbau ultra kanan, sementara pemuda kita terus dihalusinasi oleh budaya Jepang dan Amerika Serikat. Hak berorganisasi benar-benar dirampas oleh Orde Baru, tanah-tanah rakyat dirampasi, juga nyawa teman-teman pro demokrasi yang direnggutnya. Masa-masa bersama Orde Baru adalah masa terkelam dari bangsa ini, yang tidak perlu diulang kembali.

Dua belas tahun berikutnya (1998-2010), di kala rakyat Indonesia salah tangkap terhadap “liberalisme ugal-ugalan”Republik Reformasi. Berkembang opini, bahwa “Reformasi” adalah biang “Repot Nasi”, sehingga rakyat tertipu, malah mengharap kembalinya Orde Baru Suharto. Ini adalah pemahaman yang salah yang harus diluruskan. Karenanya adalah tugas pemuda untuk meluruskan kepada rakyat, bahwa sejatinya adalah neoliberalisme yang melahirkan seluruh kesengsaraan ini. Neoliberalisme lah yang menerapkan system perbudakan modern labour flexibility dan menjadikan kesejahteraan sosial terdsar rakyat sebagai komoditi dagang. Dan yang paling penting, neoliberalisme telah menghilangkan kedaulatan nasional kita. Bukan Orde Baru yang harus kembali, melainkan kedaulatan nasional yang harus direbut kembali, sementara neoliberalisme harus dijadikan musuh bersama. Saat neoliberalisme  dan seluruh anteknya berhasil terusir, niscaya kedaulatan nasional akan lebih cepat datang dalam pangkuan dan Republik Baru bagi rakyat pun menjelang.

Dalam menuju Republik Baru, sebaik-baiknya ada suatu kebanggaan yang digegap gempitakan kembali oleh rakyat banyak. Sebaik-baiknya budaya-budaya politik di zaman pergerakan, seperti rally di jalan-jalan perkampungan rakyat, rapat akbar di kampung-kampung rakyat, seminar-seminar di kampung-kampung rakyat, mural di tembok-tembok kampung rakyat, dsb harus dihidupkan kembali. Itu adalah citra masyarakat masa depan kita yang tidak apatis politik dan senantiasa kritis terhadap sistem demokrasi nasional.

Massa Rakyat dalam Republik Baru haruslah masyarakat berbudaya yang mampu berdiri sejajar bangsa-bangsa lain di dunia. Bukan menjadi bangsa inlander atau bahkan phobia terhadap asing. Para pemudanya tetap harus memastikan Nusantara berdaulat atas Bangsa lain dengan dasar kesetaraan. Demi kesetaraan ini, sejak masa Revolusi Perancis, orang telah banyak berperang untuknya. Kita pun akan berjuang terus untuk kesetaraan sejati bagi seluruh rakyat di dalam sistem yang sosialistik. Benar, sistem ekonomi yang paling tepat digunakan untuk Republik yang Baru adalah sebuah sistem sosialis ala Indonesia, yang tidak sama dengan format sosialisme Uni Soviet, Libya, Korea Utara, Vietnam, China, atau bahkan Amerika Latin. Karena Indonesia memiliki keunikannya sendiri.

Sosialisme Indonesia akan diisi oleh gotong royong, kerja keras, banjir keringat dari 100 juta angkatan kerja, tanpa seorang pun menjadi pengangguran. Puluhan juta kanak-kanak dan puluhan juta remaja ditampung dalam asrama-asrama pendidikan yang gratis dan berkualitas, sementara negara menjamin kesehatan dan keselamatan mereka dan orang tuanya secara cuma-cuma. Sosialisme Indonesia adalah sebuah Republik Baru tanpa korupsi serupiahpun, karena dalam masyarakat berbudaya tahu malu, bermartabat, yang ekstra produktif, setiap orang akan merasa malu mencuri (korup) hasil kerja orang lain. Sosialisme Indonesia adalah pemerataan pendapatan nasional, daerah-daerah miskin harus diprioritaskan untuk makmur. Sosialisme Indonesia adalah pergeseran sentra logistic dan demografi Indonesia dari Jawa ke luar Jawa. Kunci sosialisme Indonesia adalah membangkitkan tenaga produktif rakyat secara nasional dengan system pasar domestic yang dikendalikan ketat oleh negara. Kapitalis Nasional dapat dilibatkan dalam proyek ini dengan catatan mereka bersedia untuk dipajaki lebih tinggi (progresif) dan menggaji wajar pekerjanya.

Demi mewujudkan basis ekonomi, pijakan menuju Sosialisme Indonesia, sebaik-baiknya pemerintahan Republik yang Baru sanggup:

1.       Melakukan moratorium dan penjadwalan utang luar negeri.

2.       Melakukan renegosiasi kontrak kerjasama dengan seluruh pihak korporasi tambang asing. Dan.

3.       Melakukan industrialisasi nasional secara konsisten dan konsekuen.

Ketiga panji tersebut di atas harus dibumikan. Untuk mewujudkan ketiganya adalah suatu pekerjaan yang cukup sulit, karena menuntut keberanian Republik Baru mempertegas kedaulatannya di antara bangsa-bangsa di dunia. Sederhananya, Indonesia tidak lagi menjadi pelayan Amerika Serikat, Eropa, atau Jepang, tetapi Indonesia adalah bagian dari kekuatan baru di masa depan bersama Brasil, Rusia, India, dan China.

Poin 1 (satu) “melakukan moratorium” utang luar negeri sangat tergantung pada kemampuan negosiasi para diplomat kita di meja-meja diplomasi internasional. Akan sangat melegakan apabila kita dapat melakukan 60% hair cut dan 40% moratorium selama 40 tahun. Negeri kita, Nusantara memiliki piutang tersebut kepada seluruh Negeri imperialis Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat – yang harus mereka lunasi. Pencadangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara akibat Republik Indonesia melakukan hair cut dan moratorium kemudian akan dimaksimalkan untuk mencerdaskan otak dan menyehatkan rakyat tanpa dipungut biaya untuk seluruh rakyat.   

Di luar itu 2 (dua) “korporasi tambang asing” sudah sebaiknya menahan diri tidak terlalu kerakusan menghisap kekayaan ibu pertiwi. Terutama bagi perusahaan-perusahaan swasta yang sudah lebih dari 10 tahun mengambil keuntungan dari dari kontrak kerjasamanya mengelola bumi Indonesia, di antara mereka adalah: Freeport, Chevron, ExxonMobil, Inco, Haliburton, BHP Biliton, Newmont, Conoco Philips, Vico, dsb. Di dalam seluruh di antara mereka, harus ada pembagian kontrak yang lebih berimbang, kenaikan kepemilikan saham Indonesia di setiap perusahaan tersebut untuk menjamin adanya transfer teknologi ke sumber daya manusia Indonesia. Setiap pihak korporat yang melawan akan kita usir dari Indonesia kemudian kita ajak pengacara mereka dan kita bertanding di meja arbritasi internasional. Sementara, sampai diputuskan hasilnya di meja perundingan, Tentara Nasional Indonesia dan Rakyat Semesta sudah akan menduduki dan menasionalisasi kilang dan tambang pihak korporat bermasalah tersebut. Di sini, di samping mengandalkan dukungan rakyat banyak, kita sangat mengandalkan ahli-ahli hukum internasional asal Indonesia dalam membela posisi kedaulatan nasional terhadap kekayaan buminya sendiri. Seluruh kekayaan alam yang berhasil direbut kembali, harus dimanfaatkan semaksimalnya demi menyuplai bahan baku dan energy industri nasional tanpa terkecuali.

Dan panji yang ke 3 (tiga) dan sekaligus pamungkas adalah “industrialisasi nasional”. Dengan dibangunnya mega industri sampai ke pelosok-pelosok Indonesia maka puluhan juta barisan penganggur dapat dipekerjakan. Pembanguunan infrastruktur dasar, yaitu jalan raya, transportasi publik, listrik, dan air bersih tanpa pilih kasih bagi seluruh daerah Indonesia adalah pembukanya. Karena tanpa adanya 100% infrastrukturisasi, industry tak akan dapat berdiri. Kita ingin agar sebagai pelanjut Krakatau Steel, dibangun juga pabrik-pabrik penghasil besi dan baja di sentra-sentra tambang bauksit dan nikel di Timur Indonesia. Dengan besi dan baja melimpah, kita akan mampu membangun pelayaran dan pelabuhan yang tangguh, menghidupkan kembali kejayaan nenek moyang pelaut Indonesia. Dengan besi baja melimpah, akan kita bangun industri-industri hilir produk pertanian di sentra-sentra pertanian seluruh Indonesia. Dengan besi dan baja tersebut, kita akan mampu membangun proyek rel kereta api di Sumatera, Papua, dan Sulawesi, dsb. Kapitalis-kapitalis nasional akan dilibatkan dalam proyek panji ke 3 ini jika berjanji setia kepada rakyat Indonesia dan bersedia untuk adil bagi kaum pekerjanya. Jika dalam perjalanan proyek “industrialisasi nasional” ternyata si kapitalis berulah, maka kaum pekerja berhak melakukan pengambil alihan sepihak atas manajemen perusahaan, dengan perlindungan penuh oleh Negara.

Mari dengan gotong royong kita jelang Republik Baru, sebuah Republik yang bernafaskan Sosialisme Indonesia Abad 21