Israel Kembali Bangun Pemukiman, Barat Marah

Rencana Israel tersebut akan kembali menghambat upaya perundingan damai yang digagas AS.Denny Armandhanu

R

Pembangunan pemukiman Yahudi Gilo di Yerusalem. (REUTERS/Baz Ratner)

VIVAnews - Pemerintah Israel akan kembali membangun pemukiman baru Yahudi di wilayah pendudukan Yerusalem, yang diklaim Palestina. Langkah ini langsung menuai kecaman dari para pemimpin Barat. Mereka menganggap langkah Israel ini akan menghambat perundingan damai dengan Palestina.

Seperti dilansir dari laman Al Jazeera, Selasa 27 September 2011, pemerintah Israel telah menandatangani persetujuan pembangunan 1.100 pemukiman baru di wilayah Gilo, kawasan Yahudi di tenggara Yerusalem. Kementerian Dalam Negeri Israel dalam pernyataannya mengatakan pemukiman baru akan mencakup perumahan kecil, bangunan pemerintah, sekolah, dan zona industri.

"Pemukiman ini akan menjadi hadiah yang bagus untuk Rosh Hashanah (tahun baru Yahudi)," kata anggota perencanaan pembangunan, Yair Gabay.

Pembangunan dilakukan di wilayah Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967 dan dicaplok secara ilegal oleh Israel. Palestina mengatakan bahwa wilayah Yerusalem timur adalah wilayah mereka dan akan menjadi ibukota mereka kelak.

Namun Israel mengatakan semua wilayah Yerusalem, termasuk berbagai situs suci agama Islam, Kristen dan Yahudi yang terdapat di dalamnya, adalah milik mereka dan tidak akan dibagi.

Pembangunan pemukiman adalah salah satu sebab mandeknya perundingan damai kedua negara tahun lalu. Juru runding Palestina, Mohammed Shtayyeh, mengatakan pembangunan kali ini adalah bukti pemerintahan Benjamin Netanyahu tidak serius untuk berdamai.

"Dia bilang kepada PBB ingin damai, tapi nyatanya, dia malah membangun lebih banyak pemukiman di wilayah kami," kata Shtayyeh.

Kontra-Produktif

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton mengecam keras rencana Israel tersebut. Dia mengatakan tindakan Israel kontra-produktif dengan upaya perdamaian yang sedang diperjuangkan. "Kami telah berulangkali menyerukan kedua pihak untuk menghindari tindakan yang dapat menghilangkan rasa saling percaya, termasuk yang paling utama di Yerusalem, setiap tindakan bisa dianggap sebagai provokasi," kata Clinton, dilansir dari BBC.

Uni Eropa (UE) juga menyampaikan kekhawatiran yang sama. Kepala Kebijakan Luar Negeri UE, Catherine Ashton mengatakan menyesalkan dilanjutkannya pembangunan pemukiman oleh Israel. "Rencana ini harus dibatalkan. Pembangunan pemukiman mengancam keberlangsungan upaya solusi damai dua negara dan bertentangan dengan komitmen Israel untuk melanjutkan negosiasi," kata Ashton.

Menteri Luar Negeri Inggris William Hague mengutuk keras langkah Israel tersebut. Dia mengatakan bahwa perluasan pemukiman Yahudi ilegal menurut hukum internasional. "Rencana ini merendahkan prinsip dasar perdamaian. Kami minta pemerintah Israel untuk menarik kembali keputusan itu," kata Hague, dikutip dari CNN.

• VIVAnews