Palestina Lancarkan Gerakan Boikot Produk Israel

RAMALLAH, RIMANEWS- Sebagai bentuk perlawanan terhadap Israel, Palestina berencana memboikot seluruh produk buatan negara itu. Gerakan boikot tersebut juga sebagai kampanye damai untuk mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui Palestina sebagai anggota penuh PBB.

Pejabat resmi Fatah, Sabri Saydam, mengatakan, selain melakukan boikot, Palestina memberi tekanan terhadap seluruh lembaga pendidikan Israel di seluruh dunia. "Dan khususnya di negara-negara yang mendukung kami agar memutuskan kerja sama akademik dengan lembaga-lembaga pendidikan Israel," ujarnya kemarin.

Palestina juga akan mengorganisasi aksi protes "yang lebih beradab dibanding yang terjadi di negara-negara Arab", yang menekankan semua aksi tanpa kekerasan. Aktivitas protes itu difokuskan pada Palestina untuk meraih dukungan dari para aktivis asing dan mencegah friksi dengan aparat keamanan Israel.

"Perjuangan tanpa kekerasan akan menjelma dalam berbagai bentuk yang menggambarkan penderitaan rakyat Palestina tanpa memberi Israel alasan untuk membawa krisis dalam negerinya ke sini," kata Saydam.

Kampanye tersebut, kata Saydam, akan disebarkan ke berbagai jaringan sosial untuk mendapatkan dukungan internasional.

Saydam berharap aksi boikot ini tidak akan mengancam kerja sama keamanan antara Yerusalem dan Ramallah. "Tapi memberikan keamanan bagi rakyat kami."

Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Saud al-Faisal kemarin mendesak PBB agar menerima permohonan Palestina untuk menjadi anggota penuh dan negara merdeka.

"Kerajaan Arab Saudi meminta semua anggota PBB menyatakan Palestina sebagai negara sesuai dengan peristiwa 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota, dan memberikan keanggotaan penuh di PBB," kata Faisal dalam pernyataan tertulisnya pada Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat.

Dewan Keamanan PBB hari ini akan membahas pengkajian kembali dan memberikan penilaian terhadap permohonan Palestina. Presiden Palestina Mahmud Abbas sebelumnya meminta Dewan membuat keputusannya dalam beberapa minggu ini, meski diplomat Barat mengatakan prosesnya bisa lebih lama dari yang diharapkan Abbas.[ach/tmp]